Pj Gubernur Banten Al Muktabar: Kumpulan Berita

Tangerangtalk.Online - Berikut ini adalah kumpulan berita tentang Pj Gubernur Banten Al Muktabar yang diambil dari berbagai sumber.

Pj Gubernur Al Muktabar: Pemprov Banten Komitmen Tekan Pencemaran Udara

Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen penuh dalam menekan pencemaran udara dan memperbaiki kualitas udara di Provinsi Banten. Pihaknya saat ini telah melakukan inventarisasi emisi kendaraan dan baku mutu pencemaran udara guna mengidentifikasi sumber pencemaran udara yang berkontribusi kepada polusi terhadap partikel udara Particulate Matter (PM2.5).

Hal tersebut diungkapkan Al Muktabar usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Permasalahan Pencemaran Udara di Jabodetabek yang dilaksanakan di Ruang Rapat Lt. 2 Gedung Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Republik Indonesia, Jl M.H Thamrin No. 8 Jakarta Pusat (18/8/2023).

Dijelaskan, partikel PM 2.5 bisa meningkat karena udara panas dan polusi lingkungan. Jika dihirup, partikel udara ini bisa berbahaya bagi kesehatan tubuh terutama pada paru-paru.

Maka dari itu, sambung Al Muktabar, pihaknya serius dalam menekan pencemaran udara serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menangani polusi udara. Salah satu yang dilakukan pihaknya adalah dengan menginventarisir industri-industri berbasis bahan baku batu bara serta kendaraan bermotor roda dua dan roda empat yang melakukan mobilisasi antar Provinsi yaitu ke DKI Jakarta.

"Kita mendukung penuh langkah-langkah Pemerintah Pusat terkait dengan pengendalian polusi udara karena itu memang sangat berbahaya," katanya

"Ini bukan tugas Pemerintah saja melainkan tugas kita bersama," sambung Al Muktabar.

Dikatakan Al Muktabar, Provinsi Banten yang berdekatan dengan DKI Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi atau wilayah aglomerasi, pihaknya sudah siap dengan beberapa kebijakan yang diambil jika sudah ada aspek regulasi yang dikeluarkan Pemerintah Pusat terhadap pencemaran udara dan penekanan kualitas udara.

"Lalu berikutnya kita juga sudah siap dengan instrumen bila langkah-langkah yang harus dilakukan seperti penerapan Work From Home (WFH) bagi pegawai khususnya di kawasan aglomerasi termasuk Tangerang serta ke depan akan ada beberapa kebijakan yang diambil dan kita menunggu aspek regulasi yang dikeluarkan Pemerintah Pusat," ungkapnya.

"Dengan langkah-langkah yang terukur ini, dalam waktu dekat akan finalisasi rumusan kebijakannya yang tadi Pak Menko mengatakan akan diformulakan secara lengkap dan pada prinsipnya kita sudah siap untuk menggulirkan penanganan terhadap pengendalian polusi udara," sambungnya.

Untuk diketahui, Rapat Koordinasi (Rakor) Permasalahan Pencemaran Udara di Jabodetabek ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia (Kemenko Marves RI) Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan. Hadir dalam kesempatan tersebut  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (LHK RI) Siti Nurbaya Bakar, Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen. Pol. Agus Andrianto, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Hadiri Akad Massal KPR BTN, Pj Gubernur Banten Al Muktabar Dorong Generasi Muda Berpendapatan Miliki Rumah

Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mendorong para generasi muda dan milenial yang sudah memiliki pendapatan untuk segera mempunyai rumah. Sebab dari rumahlah, peradaban generasi bangsa dibentuk.

Hal itu dikatakan Al Muktabar seusai menghadiri Akad Massal 10.000 KPR BTN. Serentak Seluruh Indonesia yang dipusatkan di Perumahan Puri Delta Tigaraksa, Desa Cikasungka, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Selasa (8/8/2023) dengan tema Sinergitas Pemerintah Membangun Hunian Sebagai Pendorong Ekonomi.

Turut hadir dalam acara tersebut Menteri BUMN Erick Thohir, yang juga membuka secara simbolis pelaksanaan akad massal perumahan KPR BTN, jajaran direksi Bank BTN, jajaran Kementerian PUPR, Pemerintah Kabupaten Tangerang serta para milenial dan anak muda yang akan melakukan akad massal.

Al Muktabar mengaku bersyukur. Menurutnya pemerintah terus menggiatkan pemberian fasilitas perumahan bagi masyarakat. Hal ini penting karena akan berdampak positif langsung kepada ratusan hilirisasi perekonomian dengan tumbuhnya kawasan perumahan baru.

“Saya sangat mengapresiasi, apalagi banyak anak muda yang juga ikut melakukan akad pembelian rumah,” katanya.

Ini penting sekali, lanjut Al Muktabar, sebab anak-anak muda saat ini sudah banyak yang berfikir jauh ke depan. Mereka menggunakan keuangannya kepada hal-hal yang produktif untuk investasi masa depan yang lebih baik.

“Kami juga terus mendorong para generasi muda untuk mulai mempunyai rumah. Karena dari rumah inilah peradaban generasi bangsa kita dibentuk,” ucapnya.

Selain itu, dengan semakin banyaknya kawasan perumahan, maka bisa membantu program pemerintah dalam menangani kemiskinan ekstrem. Dimana yang menjadi salah satu parameternya kondisi perumahan yang layak huni.

“Maka dari itu kami memberikan dukungan dengan berbagai kemudahan perizinan dan berkolaborasi antar Pemerintah Daerah dan pentahelix untuk bersama-sama menciptakan perumahan yang layak huni,” jelasnya.

Hal yang sama juga dikatakan menteri BUMN Erick Thohir. Menurutnya, kegiatan ini merupakan kolaborasi yang luar biasa antara Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Pusat, BUMN dan pihak swasta. Ini merupakan satu terobosan luar biasa yang dilakukan oleh Pj Gubernur Banten Al Muktabar.

“Alhamdulillah dengan kolaborasi yang luar biasa baik ini, Banten ke depan akan semakin tambah maju,” ungkapnya.

Erick menilai, kunci rumah itu bermakna dalam, karena disitu ada  sebuah harapan besar. Ada keluarga yang tengah dibangun dengan baik untuk membentuk manusia Indonesia yang siap menghadapi berbagai tantangan dunia dan kelak akan membawa bangsa ini lebih maju lagi.

“Tidak mungkin anak-anak kita tumbuh baik tanpa pondasi pendidikan dari keluarga, dan keluarga itu terbentuk dari sebuah rumah. Sehingga rumah itu tidak sekedar bangunan belaka, tetapi juga harapan yang ada di dalamnya,” ucapnya. (Humas)

Pj Gubernur Banten Al Muktabar : Inflasi Terkendali

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, angka inflasi bulan ke bulan (MoM) di Provinsi Banten pada bulan Juli 2023 sebesar 0,06 dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Angka terendah inflasi bulan ke bulan sepanjang tahun 2023. 

Secara Tahun ke Tahun (YoY) angka inflasi Provinsi Banten mencapai 2,93 persen di bawah nasional yang mencapai 3,08 persen.

Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan  Pemprov Banten selalu menjalankan apa yang menjadi arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo melalui Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian yang disampaikan pada rapat Koordinasi mingguan berkenaan dengan pengendalian inflasi.

“Kita senantiasa melakukan evaluasi terhadap berbagai catatan yang diberikan dalam rangka penanganan inflasi di daerah,” kata Al Muktabar usai mengikuti Rakor Inflasi secara virtual di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin (7/8/2023).

Dikatakan Al Muktabar, tidak hanya di Provinsi Banten, saat ini di beberapa daerah lainnya juga penurunan inflasi itu terjadi dan angkanya relatif pada posisi yang berdekatan. Situasi inilah yang membuat keadaan di Provinsi Banten cukup relatif stabil.

“Sehingga secara nasional, harga-harga komoditi penyumbang inflasi itu terbentuk secara stabil seperti beras, cabai merah, cabai rawit, daging ayam ras dan telur,” ujarnya.

Namun demikian, lanjut Al Muktabar, dirinya selalu melakukan pemantauan langsung harga-harga itu di pasaran, baik di kala pagi, siang kadang juga malam. Hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa angka yang disajikan oleh BPS itu benar adanya.

“Kemudian, ketika ada terjadi lonjakan harga, kita juga bisa langsung intervensi dengan menghubungi secara langsung daerah-daerah yang menjadi champion komoditi bersangkutan,” ucapnya.

Tidak sampai di situ, tambah Al Muktabar, agar harga itu tetap stabil, Pemprov Banten mempergunakan Biaya Tak Terduga (BTT) untuk biaya transportasi dari daerah produksi utama ke Provinsi Banten, sesuai peraturan yang berlaku. 

“Sehingga barang yang datang itu, bisa menggunakan harga yang relatif sama dari daerah asalnya,” ungkapnya.(Humas)

Permudah Bayar Pajak, Pemprov Banten Hadirkan Samsat Keliling Di Kegiatan Masyarakat

Penjabat (Pj) Gubernur Al Muktabar mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Banten memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pemprov Banten melalui Badan Pendapatan Daerah menghadirkan Mobil Samsat Keliling (Samling) pada Jalan Sehat Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-23 Radar Banten di Alun-alun Barat Kota Serang, Minggu (6/8/2023). 

Pelayanan mobil Samling itu digelar dalam rangka mendongkrak pendapatan daerah melalui sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang merupakan salah satu sumber untuk membiayai pembangunan di Provinsi Banten. Hal tersebut diungkapkan Al Muktabar di lokasi saat memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak (WP). 

"Dalam Rangka Ultah Radar Banten Ke-23 ini, Samling kita hadir dalam memberikan pelayanan, Bapenda, Bank Banten beserta kendaraannya, jajaran Kepolisian dan Jasa Raharja," ungkap Al Muktabar.

"Hal ini merupakan bagian kita dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor pajak kendaraan bermotor, serta mengajak segenap masyarakat untuk menjadi warga negara yang taat pajak," sambungnya. 

Pada kesempatan itu Al Muktabar mengimbau kepada masyarakat untuk menjadi warga negara yang taat pajak, karena dengan membayar pajak masyarakat berkontribusi kepada negara dalam proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. 

"Kita mengimbau agar masyarakat segera menunaikan kewajiban dalam membayar pajak tepat waktu, karena pajak dihimpun dari masyarakat dan hasilnya akan dikembalikan ke masyarakat," tegasnya. (Humas)