Ganyang Mafia Pajak : KBM Tangerang aksi di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang
Dok. KBM Tangerang |
Tangerangtalk.Online - Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Tangerang menggelar aksi demonstrasi dalam menyikapi persoalan transparansi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023 di dinas perhubungan dan pusat pemerintah Kota Tangerang, Kamis (16/11/2023).
Aksi ini sebagai bentuk keresahan masyarakat dan mahasiswa khususnya dalam persoalan Pendapatan Asli Daerah di Kota Tangerang yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.
Ketua Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Tangerang, Suhendar mengatakan bahwa dalam aksi kali ini bukan suatu hal untuk hyporia ataupun eksistensi semata. Aksi ini merupakan bentuk kritik untuk pemerintah Kota Tangerang, dan harus segera mengevaluasi segala kinerja Dinas perhubungan dan BPKD.
"Pemerintah Kota Tangerang tidak adanya transparansi tentang PAD 2023, bahkan anggaran untuk dinas-dinas, terakhir di kirim ke website itu bulan Februari, yang seharusnya menurut undang-undang, pemerintah harus menyampaikan informasi publik paling lama 6 bulan sekali kepada masyarakat", lanjut Suhendar.
Pemerintah Kota Tangerang tidak adanya transparansi tentang anggaran kepada masyarakat, sehingga membuat mahasiswa kritis perihal permasalahan tersebut
"Disisi lain juga, aksi kita tidak hanya di pusat pemerintahan Kota Tangerang saja, akan tetapi di Dinas Perhubungan juga, karena ada Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang mencapai 250 - 300 miliar, dan sesuai dengan peraturan, 10% hasil dari PPJ harus di alokasikan kepada Penerangan Jalan Umum (PJU)", tegas Suhendar.
Kenyataannya anggaran untuk PJU harusnya mencapai 25-30 miliar, akan tetapi di anggaran Dinas Perhubungan 2023, hanya 12 miliar daja, dan hal tersebut menjadi pertanyaan karena dalam menyusun anggaran saja sudah mengabaikan peraturan yang berlaku.
Koordinator Lapangan (Koorlap), Alif Rahman mengatakan bahwa aksi ini tidak selesai sampai saat ini saja, dan akan ada aksi lanjutan di minggu depan, hal ini ialah komitmen teman-teman semua dalam membuka kebenaran.
"Minggu depan kita akan aksi lanjutan, dan tidak hanya aksi di pusat pemerintahan Kota Tangerang saja, akan tetapi kami akan aksi di Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, karena kami menilai dengan tidak adanya transparansi anggaran tersebut di duga adanya korupsi di dalam tubuh pemerintahan Kota Tangerang", tegas Rahman. (Siaran Pers)