Mengoptimalkan Penegakan Hukum Administrasi Negara melalui Pengembangan Sistem Pengaduan Online

Tangerangtalk - Penegakan hukum administrasi negara merupakan pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berwibawa. Sistem pengaduan online memiliki potensi besar untuk mengoptimalkan penegakan hukum administrasi negara dengan meningkatkan aksesibilitas, akuntabilitas, dan efektivitas.

 Laporan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) 2022 [Laporan Ombudsman RI 2022] menunjukkan bahwa kemudahan pelaporan menjadi faktor pendorong masyarakat untuk melapor. Sistem pengaduan online sesuai dengan poin ini, memungkinkan pelaporan secara mudah dan tanpa hambatan jarak maupun waktu. 

Pengoptimalan penegakan hukum administrasi negara melalui pengembangan sistem pengaduan online dapat  Meningkatkan Aksesibilitas dengan sistem pengaduan online memungkinkan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran hukum administrasi negara dengan mudah dan tanpa hambatan.

Masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor instansi terkait, sehingga menghemat waktu dan biaya, Meningkatkan Akuntabilitas melalui sistem pengaduan online menyediakan platform yang transparan dan akuntabel untuk pelaporan dan penanganan pelanggaran hukum administrasi negara.

Setiap proses pelaporan dan penanganan dapat dilacak dan diawasi oleh publik, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum administrasi negara, Meningkatkan Efektivitas dilihat dari sistem pengaduan online memungkinkan instansi terkait untuk mengidentifikasi dan menangani pelanggaran hukum administrasi negara dengan lebih cepat dan efisien. 

Data dan informasi yang diperoleh dari pengaduan online dapat digunakan untuk menganalisis tren pelanggaran dan merumuskan kebijakan yang tepat untuk mencegah pelanggaran di masa depan. Dengan adanya tiga point penting tersebut pengembangan sitem pengaduan online yang efektif harus memperhatikan beberapa hal yaitu kemudahan pengguna, aksesibilitas, keamanan, efisiensi, akuntabilitas.

Dalam hal ini diperlukan UU ataupun peraturan yang jelas yaitu Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pengaduan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Secara Elektronik yaitu: Mengatur penyelenggaraan sistem pengaduan penyelenggaraan pelayanan publik secara elektronik (SPLP) yang terintegrasi secara nasional. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penerimaan dan Penilaian Laporan Masyarakat yaitu mengatur tata cara penerimaan dan penilaian laporan masyarakat atas dugaan maladministrasi.

Data dan Fakta sangat penting dalam Pengoptimalan Penegakan Hukum Administrasi Negara melalui Sistem Pengaduan Online dapat dilihat dalam:

Laporan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menunjukkan tren peningkatan jumlah pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan pelayanan publik. Pada tahun 2022, ORI menerima 33.290 pengaduan, naik 11,26% dari tahun 2021. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menunjukkan bahwa sistem pengaduan online (SPLP) telah menerima lebih dari 1 juta pengaduan sejak diluncurkan pada tahun 2018. Riset Center for Budget Analysis (CBA) pada tahun 2021 menunjukkan bahwa tingkat penyelesaian pengaduan melalui SPLP mencapai 82,5%.

Data ORI menunjukkan bahwa pada tahun 2022, sebanyak 75,2% pengaduan masyarakat berhasil diselesaikan. Sistem pengaduan online telah meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik. Sistem pengaduan online juga telah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Tantangan Pengoptimalan Penegakan Hukum Administrasi Negara melalui Sistem Pengaduan Online. Meskipun sistem pengaduan online menawarkan banyak manfaat, terdapat beberapa tantangan di lapangan yang perlu diatasi agar sistem ini dapat berjalan dengan efektif, tantangan yang ada yaitu kesadaran Masyarakat yang Rendah, banyak masyarakat belum mengetahui tentang keberadaan sistem pengaduan online atau tidak memahami cara menggunakannya.

Hal ini dapat menyebabkan underutilization sistem dan menghambat efektivitasnya. Keterbatasan Akses Internet, tidak semua masyarakat memiliki akses internet yang memadai, terutama di daerah pedesaan. Hal ini dapat menyulitkan mereka untuk menggunakan sistem pengaduan online.

Kurangnya SDM Terampil, instansi terkait mungkin kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang terampil untuk menangani pengaduan yang masuk melalui sistem online. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian pengaduan dan ketidakpuasan masyarakat. Penyalahgunaan Sistem, sistem pengaduan online dapat disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk membuat pengaduan palsu atau tidak berdasar.

Hal ini dapat menghambat proses penyelesaian pengaduan yang sah dan merugikan masyarakat. Upaya dalam mengatasi  tantangan tersebut dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang sistem pengaduan online, memperluas akses internet ke daerah-daerah terpencil. Meningkatkan pelatihan SDM untuk menangani pengaduan online, mengembangkan sistem yang dapat mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan sistem.

Urgensi Pengoptimalan Penegakan Hukum Administrasi Negara melalui Sistem Pengaduan Online dapat Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berwibawa, Penegakan hukum administrasi negara yang efektif merupakan salah satu pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik. Sistem pengaduan online dapat membantu mewujudkan hal ini dengan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penegakan hukum. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas.

Sistem pengaduan online memungkinkan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran pelayanan publik dengan mudah, sehingga mendorong instansi terkait untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Membangun Kepercayaan Publik terhadap pemerintah sangat penting untuk mewujudkan stabilitas dan kemajuan bangsa. Sistem pengaduan online dapat membantu membangun kepercayaan publik dengan menunjukkan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum administrasi negara secara adil dan transparan. Mencegah Tindak Korupsi merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi bangsa Indonesia.

Sistem pengaduan online dapat membantu mencegah tindak korupsi dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan korupsi kepada pihak yang berwenang. Meningkatkan Daya Saing Bangsa sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pemerintahan. Sistem pengaduan online dapat membantu meningkatkan daya saing bangsa dengan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Harapan Penulis dalam Pengoptimalan Penegakan Hukum Administrasi Negara melalui Sistem Pengaduan Online dapat diperbaiki dengan Sistem Pengaduan Online yang Mudah Diakses dan Digunakan, Penulis berharap sistem pengaduan online dapat diakses dan digunakan dengan mudah oleh seluruh masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil dan kurang familiar dengan teknologi.

Peningkatan Kesadaran Masyarakat, kemudian masyarakat dapat lebih sadar tentang keberadaan dan manfaat sistem pengaduan online, sehingga mereka dapat memanfaatkannya untuk melaporkan pelanggaran hukum administrasi negara. Penegakan Hukum yang Lebih Efektik, tak hanya itu, sistem pengaduan online dapat mendorong penegakan hukum administrasi negara yang lebih efektif, adil, dan transparan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

*Dian Tasya Siahaan_Permahi Komisariat Untirta