Netralitas ASN dalam Pemilu 2024: Pilar Penting untuk Demokrasi yang Adil

Nurmilailla_Permahi Komisariat Untirta

Tangerangtalk.My.Id - Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi isu yang krusial setiap kali perhelatan Pemilu berlangsung di Indonesia. Dalam Pemilu Tahun 2024, hal ini kembali menjadi perhatian utama khususnya masyarakat indonesia, dimana mengingat peran ASN sebagai pelayan publik yang harus tetap berada di tengah-tengah, tanpa memihak salah satu kekuatan politik. Bahwasannya dalam kegagalan menjaga suatu netralitas dapat merusak legitimasi demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Netralitas ASN merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme ASN dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. ASN harus tetap netral dan tidak terlibat dalam kegiatan politik yang bertentangan dengan perannya sebagai pelayan masyarakat. Sekali lagi, apa itu Aparatur Sipil Negara? ASN adalah pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. ASN dipilih dan diangkat untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sebagai aparatur yang digaji oleh negara, ASN memiliki kewajiban untuk menjaga integritas dan profesionalitasnya dalam melaksanakan tugas. Dalam konteks Pemilu, netralitas ASN bukan hanya soal aturan hukum, tetapi juga tanggung jawab moral terhadap masyarakat. ASN yang terlibat dalam politik praktis berpotensi menciptakan konflik kepentingan, memengaruhi pengambilan keputusan yang seharusnya didasarkan pada prinsip keadilan, dan memperburuk ketimpangan dalam kompetisi politik.

Namun, tantangan dalam menjaga netralitas ASN cukup kompleks. Tekanan dari pihak-pihak tertentu, baik itu atasan, kolega, atau elite politik, sering kali menjadi godaan besar. Dalam beberapa kasus, ASN dimanfaatkan sebagai mesin politik untuk mendukung calon tertentu, baik melalui penggunaan fasilitas negara, pengerahan massa, maupun tindakan lain yang melanggar peraturan.

Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan, PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Regulasi yang ada sebenarnya sudah cukup jelas. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, menegaskan bahwa ASN dilarang berpihak kepada kandidat mana pun, terlibat kampanye, atau menggunakan wewenangnya untuk memengaruhi hasil Pemilu. Namun, implementasi di lapangan masih menjadi tantangan besar.

Untuk memastikan netralitas ASN, beberapa langkah dapat diambil:

1. Pengawasan Ketat dan Transparan

Lembaga pengawas seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu memperkuat fungsi pengawasan terhadap aktivitas ASN, khususnya di daerah-daerah yang rawan pelanggaran. Sistem pelaporan yang mudah dan transparan juga harus diterapkan agar masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi.

2. Sosialisasi dan Edukasi

ASN perlu diberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya netralitas dalam Pemilu, bukan hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai kontribusi terhadap demokrasi yang sehat. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan, seminar, atau kampanye internal.

3. Penegakan Hukum yang Tegas

Pelanggaran netralitas ASN harus ditindak secara tegas tanpa pandang bulu. Sanksi yang diberikan juga harus memberikan efek jera agar tidak ada lagi pelanggaran serupa di masa depan.

4. Peningkatan Integritas ASN

ASN harus dibekali dengan nilai-nilai integritas dan profesionalitas yang kuat sejak awal masa kerja. Budaya organisasi yang mendukung netralitas juga harus dibangun oleh pimpinan instansi.

Lalu Apa sih  hubungan ASN dengan Pemilu ? disini saya akan menegaskan bahwasannya hubungan ASN dengan Pemilu adalah terkait konsistensi menjaga netralitas di Pemilu mendatang, Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu menekankan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas selama masa Pemilu 2024. Mengharapkan ASN untuk tetap netral tanpa menunjukkan keberpihakannya dalam politik praktis. Meskipun dalam kondisi situasi politik yang memanas, ASN harus tetap pada kedudukan profesional dan tidak memihak pada kontestan politik yang akan bertanding di Pemilu maupun Pemilihan, juga menegaskan pentingnya netralitas ASN dalam Pemilu. Sebab ASN merupakan professional yang mengabdikan diri kepada negara. Dalam peran mereka sebagai seorang pegawasi profesional, PNS memperlakukan politisi dan partai politik dengan setara dan tidak memihak. Bekerja secara independen atas dasar kepentingan negara dan masyarakat, serta terlepas dari siklus politik praktis lima tahunan.

Dalam hal Melindungi keberagaman, dimana keberagaman adalah kekayaan Indonesia yang harus dijaga dengan baik. Pemilu yang damai akan memastikan bahwa seluruh komunitas bangsa, terlepas dari latar belakang, merasa dihormati dan memiliki suara yang diakui dalam proses politik. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1.    Mencegah Konflik: Persatuan dan kesatuan adalah perisai yang kuat untuk mencegah konflik. Saat polarisasi meningkat selama kampanye pemilu, sikap saling menghargai dan menghormati akan membantu mencegah pertikaian yang merugikan.

2.    Pemilu yang Berintegritas: Kesatuan juga mengamankan integritas pemilu. Saat masyarakat bersatu, pelanggaran dan kecurangan dapat dengan mudah diidentifikasi dan ditindak dengan adil.

3.    Partisipasi Aktif: Ketika masyarakat merasa bersatu, mereka lebih cenderung untuk berpartisipasi dalam pemilu. Partisipasi yang tinggi akan menghasilkan pemerintahan yang lebih mewakili dan mewujudkan kepentingan rakyat.

4.    Mempertahankan Kedaulatan Rakyat: Pemilu adalah cara untuk menghormati kedaulatan rakyat. Kesatuan memastikan bahwa pilihan rakyat dihormati dan dipatuhi, menghindarkan potensi krisis konstitusional.

5.    Pemimpin yang Legitim: Dalam suasana persatuan, pemimpin yang terpilih akan memiliki legitimasi yang lebih besar. Ini akan memungkinkan pemerintahan yang stabil dan efektif.

6.    Investasi Ekonomi dan Kepercayaan Asing: Pemilu yang berjalan damai dan lancar akan meningkatkan kepercayaan investor dalam stabilitas politik dan ekonomi negara. Ini berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

7.    Pembangunan Berkelanjutan: Persatuan dan kesatuan adalah landasan bagi pembangunan berkelanjutan. Dalam suasana yang harmonis, upaya pembangunan dapat berfokus pada kepentingan nasional tanpa terganggu oleh konflik internal.

8.    Kesejahteraan Bersama: Pemilu yang damai mendukung pencapaian kesejahteraan bersama. Dengan memilih pemimpin berdasarkan kepentingan nasional, peluang untuk mewujudkan kesejahteraan bagi semua warga negara menjadi lebih besar.

9. Legacy untuk Generasi Mendatang: Menjaga persatuan dan kesatuan selama pemilu menciptakan legacy positif bagi generasi mendatang. Ini adalah pesan bahwa sebagai bangsa, kita mampu mengatasi perbedaan untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam sebuah negara seperti Indonesia, menjaga persatuan dan kesatuan selama pemilu adalah suatu keharusan yang tidak bisa diabaikan. Hal Ini adalah tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa demokrasi kita berjalan dengan baik, terhindar dari konflik, dan mampu menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan mampu meraih potensi penuhnya sebagai negara yang kuat dan berkelanjutan yang damai.

 Maka Pemilu 2024 menjadi sebuah momentum penting bagi Indonesia untuk menunjukkan kematangan demokrasi. Dengan diperhatikannya beberapa poin diatas, semoga Indonesia selalu menciptakan pemilu yang adil dan damai. Serta Netralitas ASN menjadi salah satu ujian besar dalam mewujudkan Pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat. Sebagai pilar pemerintahan, ASN harus menjadi contoh dalam menjaga prinsip demokrasi yang inklusif dan bebas dari kepentingan politik. Jika netralitas ini dapat dijaga, maka masyarakat tidak hanya akan memiliki kepercayaan lebih terhadap proses Pemilu, tetapi juga terhadap pemerintahan yang terbentuk di kemudian hari.